SINTANG – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi (rakor) serta evaluasi kinerja tahun 2024 di Aula Bappeda Sintang, pada Selasa, 14 Januari 2025.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, di antaranya Maryadi, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Sintang, Kurniawan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sintang, serta anggota TPPS Kabupaten Sintang.
Dalam kesempatan tersebut, Maryadi mengungkapkan bahwa berdasarkan survei dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, persentase stunting di Kabupaten Sintang masih berada pada angka 24 persen. Meskipun demikian, ia menyampaikan bahwa kinerja TPPS Sintang pada tahun 2024 berada di peringkat kedua terbaik se-Kalimantan Barat, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Secara keseluruhan, kami melihat bahwa masing-masing anggota TPPS Sintang, beserta operatornya, telah bekerja maksimal dalam menjalankan program penurunan stunting dan menginput data ke aplikasi yang telah disediakan,” ujar Maryadi.
Maryadi juga menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh anggota TPPS Kabupaten Sintang dan menegaskan bahwa pada tahun 2025, struktur TPPS akan mengalami perubahan. Wakil Bupati Sintang yang terpilih akan menjadi Ketua TPPS yang baru. “Setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sintang terpilih, TPPS Kabupaten Sintang akan kembali melaksanakan rapat besar untuk menyusun langkah-langkah selanjutnya,” tambah Maryadi.
Sementara itu, Kurniawan, Kepala Bappeda Sintang, menegaskan bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, stunting masih menjadi isu prioritas. Ia juga menyebutkan adanya program makan bergizi gratis untuk membantu menurunkan angka stunting di Kabupaten Sintang.
“Untuk menurunkan angka stunting, perlu adanya kolaborasi antara berbagai pihak, serta dukungan dari regulasi dan anggaran yang memadai. Kami juga telah menganggarkan dana untuk pengadaan biskuit Bischo,” ungkap Kurniawan.
Kurniawan memberikan sejumlah saran untuk meningkatkan efektivitas TPPS Sintang ke depan. Di antaranya, ia mendorong TPPS Provinsi Kalbar untuk lebih sering melakukan pembinaan ke TPPS Kabupaten Sintang, serta memperkuat dukungan dana untuk program ini. Ia juga menyarankan agar dilakukan bimbingan teknis (bimtek) bagi operator yang menginput data, koordinasi yang lebih baik antar lembaga, dan penyusunan program kerja yang lebih terstruktur. Selain itu, Kurniawan menekankan pentingnya segera menetapkan lokasi desa lokus untuk tahun 2026, serta melakukan evaluasi terhadap desa lokus tahun 2025.
“Kita juga harus memastikan bahwa TPPS Sintang memiliki data yang akurat mengenai anak stunting, dengan pendekatan ‘by name by address’, untuk dapat menyusun capaian indikator intervensi spesifik dan sensitif yang lebih efektif,” pungkas Kurniawan.