SINTANG – Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, Kusmara Amijaya, membeberkan empat isu strategis perencanaan pembangunan tahun 2027 serta kondisi riil Kecamatan Serawai dan Ambalau. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah Pemilihan (Dapil) V yang mencakup dua kecamatan tersebut, di Gedung Serbaguna Kecamatan Serawai, Senin, 2 Februari 2026.
Empat isu strategis tersebut meliputi masih rendahnya indeks infrastruktur Kabupaten Sintang, khususnya kondisi jalan mantap yang baru mencapai sekitar 12,07 persen pada 2025. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dinilai bergerak perlahan, tercermin dari pendapatan per kapita Sintang sebesar Rp46,17 juta, masih di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat. Isu lainnya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum signifikan, tingginya angka stunting dan anak putus sekolah, serta capaian nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang masih di bawah target.
Kusmara juga memaparkan kondisi Kecamatan Serawai yang memiliki 24.462 jiwa penduduk dengan 38 desa, di mana baru tiga desa berstatus Open Defecation Free (ODF). Akses sanitasi mencapai 58,48 persen, air bersih 51,17 persen, dan elektrifikasi baru menjangkau 10 desa. Sementara Kecamatan Ambalau dengan 14.051 jiwa penduduk dan 30 desa, baru sembilan desa ODF, sanitasi 48,97 persen, air bersih 39,89 persen, dan elektrifikasi baru menjangkau tiga desa.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bappeda Sintang menetapkan tiga program prioritas utama tahun 2027, yakni peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan penyediaan air minum dan sanitasi, serta peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman. Dengan APBD Kabupaten Sintang tahun 2027 sebesar Rp1,939 triliun, Kusmara menekankan pentingnya optimalisasi Dana Desa serta pemanfaatan sumber pendanaan alternatif seperti CSR perusahaan, kemitraan swasta, serta dukungan program dari pemerintah pusat dan provinsi.