SINTANG – Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Daerah Se-Kalimantan Barat yang digelar pada Sabtu, 2 November 2024, telah selesai dengan sukses. Rakor ini dihadiri oleh Bappenda dari 14 Kabupaten/Kota serta Bappenda Provinsi Kalimantan Barat. Selama kegiatan, peserta mendapatkan berbagai wawasan dari enam narasumber, yaitu dari Kemendagri, Bappenda Provinsi Kalbar, Bappenda Kabupaten Bogor, Bappenda Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, dan Bank Kalbar.
Selimin, Kepala Bappenda Kabupaten Sintang, menyampaikan bahwa para peserta rakor telah memperoleh banyak pelajaran berharga, khususnya dari kisah sukses Bappenda Kabupaten Bogor dan Bappenda Provinsi Jawa Tengah. “Kami berharap apa yang telah kami pelajari bisa diterapkan di masing-masing daerah, khususnya di Kabupaten Sintang,” ujar Selimin.
Selain itu, dalam rakor tersebut juga disepakati beberapa hal penting, antara lain:
Penetapan Lokasi Rakor Pendapatan Daerah Selanjutnya
Rakor Pendapatan Daerah Se-Kalimantan Barat tahun 2025 akan diselenggarakan di Kabupaten Ketapang, sementara untuk tahun 2026, rakor akan diadakan di Kabupaten Mempawah.
Penyesuaian Pokok Pajak Kendaraan Bermotor
Bappenda Se-Kalimantan Barat mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan penyesuaian terhadap pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penyesuaian ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya terkait dengan pemberlakuan Opsen (Operasionalisasi Sistem Elektronik).
Perluasan Tempat Pembayaran Pajak Daerah
Sebagai langkah inovatif, Bappenda Se-Kalimantan Barat juga sepakat untuk mendorong perluasan tempat pembayaran Pajak Daerah, dengan melibatkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai mitra pembayaran. Hal ini akan dilakukan dengan bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar).
Kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang telah ditandatangani oleh Kepala Bappenda Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Bappenda dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Semua langkah ini diambil untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkuat sinergi antar daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Sumber : Rilis Kominfo Sintang