SINTANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, mengaku kecewa terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 yang hanya mencapai 81,59 persen. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) per 31 Desember 2025, kondisi tersebut menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) mencapai sekitar Rp200 miliar.
Kekecewaan tersebut disampaikan Kartiyus saat memberikan pengarahan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026, serta Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Rabu, 14 Januari 2026, di Pendopo Bupati Sintang. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, para kepala OPD, staf ahli bupati, camat, kepala bagian, sekretaris dinas, kepala bidang, serta lurah se-Kabupaten Sintang.
Kartiyus menilai realisasi belanja tersebut jauh dari target ideal minimal 90 persen. Menurutnya, rendahnya serapan anggaran menjadi kendala dalam upaya mengajukan tambahan anggaran ke pemerintah pusat. Ia juga menyoroti masih adanya OPD yang mengeluhkan keterbatasan anggaran, namun pada kenyataannya tidak mampu mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan. Kartiyus menegaskan bahwa ke depan penyerapan anggaran harus ditingkatkan agar SiLPA dapat ditekan seminimal mungkin.
Meski demikian, Sekda Sintang menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sintang tetap mencatat sejumlah capaian pembangunan, di antaranya peningkatan jalan sepanjang 6,6 kilometer, pembangunan dan rehabilitasi 113 unit jembatan, peningkatan jalan permukiman sepanjang 55,81 kilometer, pembangunan 1.342 sambungan rumah sarana air bersih, 400 unit sarana sanitasi, serta pembangunan dan rehabilitasi gedung, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Namun, ia mencatat masih terdapat sejumlah kendala seperti keterlambatan administrasi, penetapan standar satuan harga, proses lelang, lemahnya perencanaan teknis, serta kurang optimalnya evaluasi, monitoring, dan penginputan data OPD dalam SIPD, khususnya pada belanja BLUD.